D A F T A R I S T I L A H A K U N T A N S I
Akuntansi (accounting): suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien. Akuntansi dapat juga didefinisikan sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.
Akuntan (accountant): gelar bagi mereka yang telah lulus ujian-ujian akuntasi seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 34 Tahun 1954. Tenaga-tenaga akuntasi secara umum dapat didefinisikan sebaga mereka yang mempunyai pengetahuan di bidang akuntansi.
Akuntansi Keuangan (financial accounting): bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan secara berkala untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.
Akuntansi Biaya (cost accounting): bidang akuntansi yang berhubungan dengan pengumpulan, analisis, dan pengontrolan atas biaya.
Akuntansi Manajemen (management accounting): biadang akuntansi berhubungan dengan pemecahan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh manajemen perusahaan.
Auditing (auditing): bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas atas akuntansi keuangan.
Akuntansi Pemerintahan (governmental accounting): bidang akuntansi yang berhubungan dengan pncatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam badan-badan pemerintah.
Akuntansi Perpajakan (tax accounting): bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan segala sesuatu mengenai perpajakan.
Akuntan Publik (public accountant): kadang-kadang istilah untuk ini adalah akuntan ekstern (external accountant) atau auditor akuntan yang memberikan jasa-jasanya untuk suatu pembayaran tertentu. Ia merupakan akuntan profesional yang diberi izin oleh negara untuk berpraktik sebagai akuntan swasta.
Akuntan Intern (internal accountant): akuntan yang bekerja untuk suatu perusahaan atau organisasi tertentu.
Jasa Konsultasi Manajemen (management advisory sevices): jasa yang diberikan oleh akuntan publik dalam bidang pemberian nasihat tentang kebijakan dan administrasi kepada manajemen perusahaan.
Laporan Akuntansi (accounting reports): semua laporan yang dihasilkan olehh sistem akuntansi diantaranya adalah laporan keuangan.
Pembukuan (book-keeping): pencatatan data perusahaan dengan cara tertentu.
Pemeriksa Intern (internal auditor): akuntan yang bekerja di dalam perusahaan atau organisasi yang bertugas melakukan pemeriksaan untuk menentukan dipatuhinya kebijakan-kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.
Penganggaran (budgeting): bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisis dan pengontrolannya.
Sistem Informasi (information system): bidang akuntansi yang berhubungan dengan perancangan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan dan pelaporan data keuangan maupun non-keuangan.
Ujian Negara Akuntansi (UNA): ujian yang diselenggarakan oleh Konsorsium Ilmu Ekonomi untuk memperoleh gelar akuntan bagi para lulusan/mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi/akademi swasta atau negeri tertentu.
Laporan Keuangan (financial statement): laporan yang diarancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan rugi-laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan keuangan lainnya yang relevan.
Manajemen (management): sekelompok orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola kegiatan perusahaan.
Modal (capital): sumber pembelanjaan perusahaan yang berasal dari pemilik.
Neraca (balance sheet): laporan keuangan yang dapat memberi informasi tentang sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan sumber pembelanjaan untuk memperolehnya. Laporan ini menyajikan posisi keuangan perusahaan.
Persekutuan (partnership): perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih menurut suatu perjanjian yang dilakukan diantara mereka.
Perseroan Terbatas (corporation): perusahaan yang merupakan badan hukum terpisah yang dibentuk berdasarkan hukum di mana pemilikannya dibagi dalam saham-saham.
Perusahaan Perseorangan (proprietorship): perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh perseorangan.
Perusahaan Dagang (merchandising firm): perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi.
Perusahaan Pabrik (manufacturing firm): perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi kemudian diolah lagi menjadi barang jadi, dan kemudian menjual barang jadi tersebut.
Perusahaan Jasa (service firm): perusahaan yang kegiatannya menjual jasa-jasa.
Aktiva (assets): kekayaan yang dimiliki perusahaan (lihat harta). Aktiva merupakan sumber daya (resources) bagi perusahaan untuk melakukan usaha.
Bentuk Skontro (bentuk akun = account form): penyajian neraca di mana aktiva diletakkan di sebelah kirai sedang kewajibann dan modal diletakkan di sebelah kanan sehingga menyerupai bentuk akun. (laporan rugi-laba juga dapat disusun dengan bentuk ini).
Bentuk Stafel (bentuk laporan = report form): penyajian neraca dimana kewajiban dan modal diletakkan di bawah aktiva. (bentuk stafel biasanya digunakan untuk laporan rugi-laba).
Beban (expenses): kadang-kadang disebut dengan biaya: penurunan dalam modal pemilik, biasanya melalui pengeluaran uang atau penggunaan aktiva, yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan.
Harta (asset): kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan (lihat aktiva).
Kas (cash): uang dalam bentuk tunai maupun rekening bank yang dipunyai perusahaan.
Kewajiban (liabilities): kadang-kadang disebut juga dengan utang; (lihat utang).
Laba Bersih (net income): selisih lebih pendapatan atas beban-beban dan yang merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha.
Laporan Perubahan Modal (statement of owner’s equity): ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama jangka waktu tertentu.
Pendapatan (revenue): jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan dapat juga didefinisikan sebagai kenaikan bruto dalam modal (biasanya melalui diteraimanya suatu aktiva dari langganan) yang berasal dari barang dan jasa yang dijual.
Peralatan (equipment): salah satu bentuk aktiva dalam perusahaan yang biasanya bernilai cukup besar dan digunakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan.
Laporan Rugi-laba (income statement): ikhtisar pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Laporan rugi-laba menunjukkan hasil usaha suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
Perlengkapan (supplies): salah satu bentuk aktiva dalam perusahaan yang terdiri dari bahan pembantu.
Persamaan Akuntansi (accounting equation): hubungan antara aktiva, kewajiban dan modal yang dinyatakan dalam suatu persamaan dimana aktiva = kewajiban + modal.
Rugi Bersih (net loss): kebalikan dari laba bersih.
Transaksi (transaction): kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan dan oleh karena itu harus dicatat.
Utang (liabilities): kadang-kadang disebut juga dengan kewajiban; sumber pembelanjaan perusahaan yang berasal dari kreditur.
Utang Dagang (accounts payable): kadang-kadang disebut dengan utang usaha; utang jangka pendek yang berasal dari pembelian barang-barang atau jasa untuk keperluan usaha.
Bagan Akun (chart of accounts): daftar akun yang ada dalam perusahaan lengkap dengan nama dan nomor kodenya.
Buku Besar (ledger): kumpulan dari akun-akun yang berhubungan dan yang merupakan suatu kesatuan tersendiri.
Debit (debet): sisi sebelah kiri akun. Di debit berarti sisi sebelah kiri akun yang bersangkutan dicatat suatu jumlah tertentu.
Kredit (credit): sisi sebelah kanan akun. Di kredit berarti pada sisi sebelah kanan akun yang bersangkutan dicatat suatu jumlah tertentu.
Akun (account): sering disebut juga perkiraan; formulir (media) yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis ke dalam satu nama kelompok transaksi dan tempat untuk mncatat penambahan serta pengurangan yang terjadi dalam kelompok tersebut.
Akun Dua Kolom (two column account): salah satu bentuk akun dimana sisi debit diletakkan terpisah dengan sisi kredit.
Akun Empat Kolom (balance-column account atau four column account): salah satu bentuk akun dimana terdapat kolom yang menunjukkan saldo akun tersebut pada akhir setiap transaksi.
Akun Nominal (nominal account atau temporary account): akun-akun yang hanya digunakan untuk mencatat tansaksi selama periode tertentu yang secara berkala dipindahkan ke akun modal. Akun pendapatan, beban dan prive termasuk dalam kelompok ini.
Akun Prive (drawing account): akun yang digunakan untuk mencatat pengambilan aktiva perusahaan yang dilakukan oleh pemilik.
Akun Riil (real account): akun-akun yang saldonya dibawa terus-menerus dari satu period eke periode yang lain. Akun-akun neracatermasuk dalam kelompok ini.
Saldo Debit (debet balance): saldo suatu akun dimana jumlah sisi debit lebih besar daripada jumlah sisi kredit.
Saldo Kredit (credit balance): kebalikan dari saldo debit.
Saldo Normal (normal balance): saldo-saldo atau kredit yang biasanya akan terdapat pada akun tertentu.
Ayat Jurnal (journal entry): penyajian suatu transaksi ke dalam nama akun dan jumlah yang harus di debit dan di kredit.
Ayat Jurnal Gabungan (compound journal entry): ayat jurnal yang terdiri dari dua atau lebih akun yang harus di debit/di kredit.
Beban Gaji (salaries expense): beban yang berasal dari pemakaian jasa karyawan/buruh yang dipekerjakan dalam perusahaan.
Beban Serba-serbi (miscellaneous expense): beban yang terdiri dari bermacam-macam transaksi yang jumlahnya kecil, tidak sering terjadi dan tidak tertampung dalam salah satu akun beban yang ada dalam bagan akun.
Jurnal (journal): formulir khusus yang digunakan untuk mencatat secara kronologis transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan menurut nama akun dan jumlah yang harus di debit dan di kredit.
Jurnal Umum (general journal): bentuk jurnal yang terdiri dari dua kolom. Jurnal umum kadang-kadang disebut juga buku memorial atau jurnal standar.
Neraca Saldo (trial balance): kadang-kadang disebut juga neraca sisa atau neraca percobaan; daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu.
Pemin-dah Bukuan ke Buku Besar (posting): prosedur pemindahan data dari jurnal ke akun-akun yang bersangkutan di buku besar.
Penjurnalan (journalizing): pencatatan transaksi dalam jurnal.
Penggolong-golongan Transaksi (classifying of transaction): pencatatan transaksi-transaksi yang mempunyai sifat sama dilaporkan dalam satu pos atau akun.
Referensi (refrence): dalam proses pemindah-bukuan dari jurnal ke buku besar, penctatan nomor kode akun di jurnal untuk menunjukkan ke akun mana ayat jurnal tersebut dimasukkan dan pencatatan halaman jurnal di akun untuk menunjukkan dari jurnal mana ayat jurnal yang bersangkutan berasal.
Siklus Akuntansi (accounting cycle): tahap-tahap kegiatan dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi, mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan dibuatnya laporan keuangan.
Ayat Jurnal Penutup (clossing entry): ayat juran untuk me-nol-kan saldo akun-akun sementara (nominal) yang dilakukan apabila akan dimulai pencatatan data akuntansi periode berikutnya.
Ayat Jurnal Penyesuaian (adjusting journal entry): ayat jurnal yang biasanya dibuat pada akhir suatu periode akuntansi untuk mengorksi akun-akun tertentu sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, dan modal yang sebenarnya.
Ayat Jurnal Koreksi (correcting entry): ayat jurnal untuk mengoreksi kesalahan yang terdapat dalam akun-akun aktiva, kewajiban, pendapatan, beban dan modal.
Akumulasi Penyusutan (accumulated depreciation): akun yang digunakan untuk mencatat, secara akumulatif, pengalokasian beban yang diakibatkan oleh pemakaian aktiva tetap. Akun semacam ini secar umum disebut akun kontra (contra account), yaitu akun yang berfungsi mengurangi akun lain.
Bank (bank): lembaga keuangan yang salah satu usahanya adalah memberikan pinjaman kepada perusahaan.
Beban Bunga (interest expense): beban yang timbul karena peminjaman uang.
Beban Penyusutan (depreciation expense): beban yang timbul karena pemakaian aktiva tetap berwujud.
Beban Perlengkapan (supplies expense): beban yang timbul karena pemakaian perlengkapan (beban pembantu).
Beban Sewa (rent expense): beban yang timbul karena pemakaian sewa.
Utang Bunga (interest payable): utang kepada kreditur sebagai imbalan atas pemakaian uang yang dipinjamkan kepada perusahaan.
Utang Gaji (salaries payable): utang untuk gaji yang jasanya telah dipakai tetapi belum dibayar.
Ikhtisar Rugi-laba (income summary): kadang-kadang disebut akun laba rugi; akun yang digunakan untuk menutup akun pendapatan dan beban.
Kreditur (creditor): pihak-pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan.
Neraca Lajur (work-sheet): formulir berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan.
Neraca Saldo Diseseuaikan (adjusted trial balance): neraca saldo yang telah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian.
Neraca Saldo Penutup (post closing traial balance): neraca saldo yang dibuat setelah semua akun nominal ditutup.
Penyusutan (depreciation): proses pengalokasian beban yang disebabkan oleh pemakaian aktiva tetap, seperti misalnya peralatan.
Akun Pengendali (contolling account): kadang-kadang disebut juga dengan akun induk; akun dalam buku besar yang mempunyai rincian dalam buku besar.
Buku Harian Khusus (special journal): buku harian (jurnal) yang dirancang untuk mencatat suatu transaksi (atau beberapa transaksi) tertentu.
Buku Besar Khusus (special ledger): buku besar tambahan yang dirancang untuk mengumpulkan data lebih rinci guna mendukung informasi yang terdapat pada salah satu akun di buku besar.
Buku Besar Tambahan (subsidiary ledger): kadang-kadang disebut juga buku besar pembantu; lihat buku besar khusus.
Buku Piutang (accounts receivable subsidiary ledger): kadang-kadang disebut buku tambahan piutang; buku besar tambahan untuk akun piutang. Buku piutang merupakan kumpulan dari kartu piutang.
Buku Utang (accounts payable ledger): kadang-kadang disebut juga dengan buku tambahan utang; buku besar tambahan akun utang. Buku utang merupakan kumpulan dari kartu utang.
Buku Penjualan (sales journal): buku harian yang digunakan khusus untuk mencatat barang dagang secara kredit.
Buku Penerimaan Kas (cash receipt journal): buku harian yang digunakan khusus untuk mencatat semua penerimaan uang termasuk penjualan tunai.
Buku Pembelian (purchase journal): buku harian yang digunakan khusus untuk mencatat pembelia barang secara kredit.
Buku Pengeluaran Kas (cash disbursement journal): buku harian yang digunakan khusus untuk mencatat semua pengeluaran uang termasuk pembelian barang dagang secara tunai.
Buku Memorial (general journal): kadang-kadang disebut juga dengan buku harian umum, jurnal umum atau buku jurnal; buku harian yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat ditampung dalam salah satu buku harian khusus.
Cost, Freight, and insurance (CIF): syarat penjualan di mana penjual menanggung biaya pengiriman dan asuransi terhadap kerugian atas barang yang bersangkutan.
Daftar Piutang (schedule of receivable): daftar yang memuat saldo piutang kepada tiap-tiap pelanggan (debitur) pada suatu saat tertentu.
Kartu Piutang (debitor’s account): formulir yang digunakan untuk mencatat penambahan dan pengurangan piutang kepada salah satu pelanggan (debitur) tertentu. Kartu piutang memuat informasi tentang piutang kepada salah satu pelanggan.
Loko Gudang (penjual) (free on board shipping point): syarat jual beli dimana pembeli menanggung biaya pengiriman barang, dari gudang penjual sampai ke gudangnya sendiri (pembeli).
Franco Gudang (pembeli) (free on board destination point): syarat jual beli dimana penjual menanggung biaya pengiriman dari gudangnya sampai ke gudang pembeli.
Faktur Penjualan (sales invoice): dokumen untuk mencatat transaksi penjualan yang merupakan bukti adanya transaksi tersebut.
Harga Pokok Penjualan (cost of goods sold): harga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang yang dijual.
Nota Kredit (credit memorandum): dokumen untuk memberitahu pelanggan bahwa akunnya telah di kredit sejumlah tertentu.
Pembelian Retur dan Pengurangan Harga (purchase return and allowances): pengembalian atau pengurangan harga atas barang-barang yang telah dibeli.
Penjualan Retur dan Pengurangan Harga (sales return and allowances): penerimaan kembali atau pengurangan harga atas barang-barang yang telah dijual.
Potongan Tunai (cash discount): potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit.
Potongan Pembelian (purchase discount): potongan terhadap harga pembelian apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit. Potongan pembelian adalah potongan tunai dipandang dari sudut pembeli. (lihat potongan tunai).
Potongan Perdagangan (trade discount): potongan harga yang disebabkan oleh perbedaan cara atau kondisi penjualan.
Potongan Penjualan (sales discount): potongan terhadap harga penjualan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit. Potongan penjualan adalah potongan tunai dipandang dari sudut penjual. (lihat potongan tunai).
Syarat Pembayaran (credit term): persetujuan antara pembeli dan penjual mengenai cara dan jangka waktu pembayaran suatu transaksi jual beli.
Kartu Utang (creditor’s account): formulir yang digunakan untuk mencatat penambahan dan pengurangan utang kepada salah satu pemasok (kreditur) tertentu. Kartu utang memuat informasi tentang utang kepada slah satu kreditur.
Nota Debit (debit memorandum): dokumen untuk memberitahu kreditur bahwa akunnya telah di debit dengan jumlah tertentu.
Pembeli (purchase): akun yang digunakan untuk mencatat semua pembelian barang dagang dalam suatu periode.
Persediaan Barang Dagang (merchandise inventory): akun yang digunakan untuk mencatat harga pokok barang dagang pada awal dan akhir periode akuntansi.
Aktiva Tetap (fixed assets): aktiva bernilai besar yang sifatnya tetap atau permanen, digunakan dalam kegiatan perusahaan dan tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal.
Beban Administrasi dan Umum (general and administrative expenses): beban yang terjadi dalam hubungnnya dengan kegiatan perusahaan secara keseluruhan (administratif) dan beban yang bersifat umum yang tidak dapat diidentifikasikan ke dalam kegiatan spesifik seperti misalnya produksi atau penjualan.
Bentuk Bertahap (multiple step): laporan laba rugi di mana beberapa kelompok beban dikurangkan dari pendapatan sehingga diperoleh beberapa pos perantara seperti misalnya, laba bruto, laba usaha, laba bersih, dan lain-lain.
Beban Penjualan (selling expenses): beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan menjual dan memasarkan barang.
Bentuk Langsung (single step): laporan laba rugi dimana semua pendapatan, baik yang berasal dari kegiatan utama maupun pendapatan lain-lain yang bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan disajikan secara bersama-sama kemudian total dari semua pendapatan ini dikurangi dengan total semua beban baik yang untuk kegiatan utama perusahaan maupun yang bukan.
Beban Lain-lain (other expenses): beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan.
Harga Pokok Penjualan (cost of goods sold): harga beli (perolehan) dari barang yang dijual. Dalam sebuah perusahaan dagang harga pokok penjualan dicari dengan; persediaan barang dagang pada awal periode ditambah pembelian bersih selama suatu periode dikurangi persediaan barang dagang pada akhir periode.
Ikhtisar Laba Rugi (income summary): akun perantara untuk menutup akun-akun pendapatan dan beban serta akun persediaan barang dagang sebelum akhirnya dipindahkan ke akun laba ditahan atau modal.
Kas (cash): uang tunai, check, dan rekening bank. Dalam praktik kadang-kadang, antara kas dan bank dipisahkan.
Laba Bersih (net income): selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua beban dan kerugian. Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal.
Laba Bruto (gross profit): penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Laba bruto kadang disebut juga laba kotor.
Laba Ditahan (retained earnings): jumlah akumulasi laba bersih dari sebuah perseroan terbatas dikurangi distribusi laba (income distribution) yang dilakukan.
Laporan Keuangan Interim (interim financial statements): laporan yang dikeluarkan untuk periode lebih pendek dari periode tahunan yang reguler.
Laporan Perubahan Laba Ditahan (retained earnings statements): laporan yang menunjukkan rincian perubahan saldo laba ditahan dari awal sampai akhir periode akuntansi.
Laba Usaha (income from operation): laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan.
Pembelian (purchases): harga pembelian (harga pokok) barang dagang yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Untuk menghitung harga pokok penjualan (cost of goods sold) nilai pembelian yang digunakan adalah pembelian bersih (net purchases) yang dihitung sebagai; pembelain barang dagang ditambah transport pembelian (transportation on purchases atau freight-in) dikurangi pembelian retur dan pengurangan harga serta potongan pembelian.
Penjualan Bersih (net sales): penjualan (pada nilai faktur) dikurangi dengan pengembalian, pengurangan harga, beban transpor yang dibayar untuk langganan dan potongan penjualan yang diambil.
Pendapatan Lain-lain (other income): pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan.
Persediaan Barang Dagang (merchandise inventory): harga perolehan (harga pokok) persediaan barang dagang yang ada pada suatu saat tertentu (awal atau akhir periode akuntansi).
Persediaan Tersedia Dijual (merchandise available for sale): kadang-kadang disebut dengan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual; harga beli (perolehan) dari persediaan barang di awal perode ditambah pembelian bersih selama periode yang bersangkutan.
Piutang Wesel (notes receivables): lihat wesel tagih.
Surat-surat Berharga (marketable securities): saham atau surat-surat berharga lain yang mempunyai pasaran sehingga dapat diperjualbelikan dengan segera dan yang dimiliki perusahaan tidak dengan maksud untuk investasi jangka panjang.
Transpor Pembelian (transportation on purchases atau freight in): beban-beban pengangkutan yang dikeluarkan pada waktu melakukan pembelian barang dagang.
Utang Wesel (notes payable): lihat wesel bayar.
Wesel Bayar (notes payable): kebalikan dari wesel tagih.
Wesel Tagih (notes receivables): janji tertulis yang diberikan oleh penarik wesel untuk membayar sejumlah tertentu pada saat diminta atau pada tanggal tertentu.
Ayat Jurnal Balik (reversing entries): ayat jurnal yang dibuat (biasanya pada awal periode akuntansi) untuk membalik ayat jurnal penyesuaian yang dibuat sebelumnya. Ayat jurnal balik dapat juga dikatakan sebagai ayat jurnal yang debit dan kreditnya merupakan kredit dan debit ayat jurnal penyesuaian masing-masing dalam jumlah yang sama.
Ayat Jurnal Koreksi (correcting entries): ayat jurnal yang dibuat untuk mengoreksi ayat jurnal lain yang dibuat sebelumnya.
Beban Masih Harus Dibayar (accrued expenses): kadang-kadang disebut juga dengan accrued liabilities: biaya-biaya yang sudah merupakan beban walaupun utang yang bersangkutan belum saatnya merupakan kewajiban.
Jurnal Penutup (closing entries): ayat jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo akun-akun sementara ke akun-akun tetap atau akun-akun neraca.
Pendapatan Diterima di Muka (unearned revenues): uang muka untuk pendapatan yang belum dihasilkan.
Pendapatan Masih Harus Diterima (accrued revenues): kadang-kadang disebut juga sebagai accrued receivable; pendapatan yang sudah dihasilkan (earned) walaupun piutang yang bersangkutan belum saatnya ditagih.
Akuntansi Biaya (cost accounting): bidang akuntansi yang berhubungan dengan penetapan harga pokok produksii dalam sebuah perusahaan pabrik (sekarang ini ruang lingkup akuntansi biaya diakui tidak hanya terbatas pada penetapan harga pokok produksi saja, tetapi juga mencakupi perencanaan dan pengendalian).
Bahan Baku (raw materials): bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksi yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi yang dihasilkan.
Bahan Pembantu (indirect material): bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksi, tetapi tidak dapat diidentifikasikan dengan barang jadi yang dihasilkan.
Barang Jadi (finished goods): barang yang telah selesai diproduksi tetapi belum dijual. Biaya yang tercakup di dalamnya meliputi seluruh biaya pabrik.
Biaya Pabrik (manufacturing cost): biaya bahan baku, buruh langsung, dan biaya pabrikasi yang dibebankan dalam satu periode.
Biaya Pabrikasi (overhead cost): biaya-biaya pabrik selain bahan baku dan buruh langsung yang tidak dapat diidentifikasikan secara langsung dengan barang jadi yang dihasilkan.
Biaya Produksi (production cost): biaya-biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama satu periode. Biaya ini terdiri dari persediaan dalam proses awal ditambah biaya pabrik.
Buruh Langsung (direct labor): buruh yang menangani secara langsung proses produksi atau yang dapat diidentifikasikan langsung dengan barang jadi yang dihasilkan.
Buruh Tidak Langsung (indirect labor): buruh yang biayanya tidak dapat diidentifikasikan secara langsung dengan barang yang dihasilkan.
Harga Pokok Produksi (cost of goods manufactured): biaya pabrik ditambah dengan persediaan dalam proses awal dikurangi denga persediaan dalam proses akhir. Biaya ini merupakan biaya produksi dari barng yang telah deselesaikan selam satu periode.
Persediaan Dalam Proses (work in process): biaya bahan baku dan biaya-biaya pabrik lain yang telah terjadi untuk memproduksi barang yang belum selesai.
Laporan Harga Pokok Produksi (cost of goods manufactured statements): laporan harga pokok produksi selama suatu periode.
Buku Cek Keluar (ceck register): jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua cek yang dikeluarkan.
Buku Voucher (voucher register): jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua voucher yang dikeluarkan.
Bursa Efek (stock exchange): tempat di mana surat-surat berharga seperti saham dan obligasi diperdagangkan.
Buku Kas Kecil (petty cash voucher): bukti tertulis yang menunjukkan jumlah dan rincian pengeluaran melalui dana kas kecil.
Dana Kas Kecil (petty cash): sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran-pengeluaran tertentu. Biasanya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan melalui dana kas kecil adalah pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya tidak besar. Pengeluaran-pengeluaran lain dilakukan melalui bank (dengan cek).
Harga Terendah Antara Harga Pokok dan Harga Pasar (lower of cost or market): penilaian yang didasarkan atas harga terendah atas harga pokok dan harga pasar. Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk penyajian di neraca.
Utang Voucher (voucher payable): akun utang yang digunakan untuk mencatat sisi kredit dari semua voucher dan sisi debit dari semua cek yang dikeluarkan.
Kas (cash): segala sesuatu, baik yang berbentuk uang atau bukan, yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya.
Laporan Rekening Koran (bank statement): catatan yang dibuat oleh bank untuk setoran yang diterima dan penarikan yang dilakukan serta saldo awal dan saldo akhir dari rekening koran nasabah. Pada umumnya, bank akan mengirimkan tembusan dari catatan ini kepada nasabahnya pada tiap-tiap akhir bulan.
Penanaman Sementara (temporary investments): penanaman (investasi) jangka pendek dalam surat-surat berharga yang mempunyai pasar dan ditujukan untuk memutarkan kelebihan uang kas.
Perusahaan Terbuka (listed company): perusahaan yang saham-sahamnya dijual di bursa saham.
Pos-pos Rekonsiliasi (reconciling item): pos-pos yang menjelaskan perrbedaan antara dua angka (saldo) yang berasal dari sumber berbeda dalam proses rekonsiliasi.
Rekonsiliasi Bank (bank reconsiliation): membandingkan saldo buku dengan saldo bank dan menjelaskan perbedaan yang terjadi. Secara umum rekonsiliasi berarti membandingkan dan menjelaskan perbedaan yang terjadi terhadap dua angka (saldo) yang berasal dari sumber berbeda.
Saldo Disesuaikan (adjusted balance): saldo yang telah disesuaikan dengan pos-pos rekonsiliasi.
Slip Deposit (deposit slip): bukti penerimaan yang dibuat oleh bank untuk setoran-setoran yang diterima dari nasabah.
Voucher (voucher): bukti tertulis mengenai persetujuan untuk mengeluarkan uang.
Beban Piutang Tak Tertagih (bad debt expense): beban yang berhubungan dengan tidak tertagihnya piutang (lihat; penyisihan piutang tak tertagih).
Daftar Umur Piutang (aged receivables): daftar saldo piutang pada saat tertentu yang dikelompokkan menurut golongan umur.
Metode Penghapusan Langsung (direct write-off method): suatu cara di mana pencatatan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang dilakukan pada saat piutang yang bersangkutan diputuskan untuk dipisahkan.
Penyisihan Piutang Tak Tertagih (allowance for doubtfull account): bagian dari piutang yang diperkirakan tidak akan dapat ditagih dan untuk kemungkinan kerugian yang disebabkan olehnya telah dicatat sebagai beban. (lihat; beban piutang tak tertagih).
Piutang Dagang (trade receivables): kadang-kadang disebut piutang usaha; piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan.
Piutang Dihapuskan (receivables written-off): piutang kepada pelanggan tertentu yang dinyatakan tidak dapat ditagih oleh karena itu dikeluarkan dari catatan perusahaan.
Piutang Lain-lain (other receivables): piutang di luar piutang dagang, misalnya piutang pemegang saham, piutang perusahaan afiliasi.
Hasil Yang Diterima (proceed): jumlah yang diterima pemilik wesel tagih pada saat penguangan.
Mendiskontokan Wesel Tagih (discounting notes receivable): menjual wesel tagih yang dipunyai sebelum tanggal jatuh tempo.
Nilai Maturitas atau Nilai Jatuh Tempo (maturity value): jumlah yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo, termasuk nilai nominal dan bunga.
Nilai Nominal (nominal value): nilai yang dicantumkan dalam wesel sebagai jumlah yang terutang.
Penarik Wesel (drawer): dalam hal promes; pihak yang membuat janji unutk membayar dan dengan demikian yang mengeluarkan promes tersebut. Dalam hal wesel; pihak yang memberikan perintah untuk membayar.
Penerima Wesel (payee): pihak yang menerima wesel dan dengan demikian yang menerima pembayaran.
Tanggal Jatuh Tempo (maturity date): tanggal pada saat mana penarik promes (tertarik dalam hal wesel) mempunyai kewajiban untuk membayar.
Tertarik (drawee): dalam hal wesel; pihak yang harus (diberi perintah untuk) membayar wesel pada saat jatuh tempo.
Tingkat Diskonto (discount rate): tingkat bunga yang dibebankan oleh pembeli wesel (misalnya bank) pada saat didiskontokan. Diskonto adalah istilah lain untuk bunga.
Utang Bersyarat (contingent liability): utang yang timbulnya tergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang.
Wesel Berbunga (interest bearing notes): wesel yang terhadap nilai nominal yang tercantum didalamnya akan dibebankan bunga.
Wesel Tagih Didiskontokan (notes receivable discounted): suatu akun kontra yang merupakan pengurang terhadap akun wesel tagih dan digunakan untuk mencatat wesel-wesel tagih yang didiskontokan.
Wesel Tagih Ditolak (dishonored notes receivable): wesel yang pada saat jatuh tempo tidak dibayar oleh penariknya.
Wesel Tak Berbunga (non-interest bearing notes): wesel yang terhadap nilai nominal yang tercantum di dalamnya tidak dibebani bunga.
FIFO (first in first-out): metode penetapan harga pokok persediaan yang didasarkan atas anggapan bahwa barang-barang terdahulu dibeli akan merupakan barang yang djual pertama kali. Dalam metode ini persediaan akhir diniali dengan harga pokok pembelian yang paling akhir.
Identifikasi Khusus (specific identification): metode penetapan harga pokok persediaan yang didasarkan atas harga pokok yang dikeluarkan khusus untuk barang-barang yang bersangkutan.
Metode Eceran (retail method): metode penetapan harga pokok persediaan secara taksira yang didasarkan atas dasar hubungan, yang terdapat dalam tahun berjalan, antara harga pokok dengan harga jual.
Metode Laba Bruto atau Metode Laba Kotor (gross profit method): metode penetapan harga pokok persediaan secara taksiran yang didasarkan atas hubungan, yang terdapat dalam periode yang lalu, antara laba bruto dengan harga jual.
LIFO (last in first-out): metode penetapan harga pokok persediaan yang didasarkan atas anggapan bahwa barang-barang yang paling akhir dibeli akan merupakan barang yang dijual pertama kali. Dalam metode ini, persediaan akhir akan dinilai dengan harga pembelian yang terdahulu.
Penetapan Harga Pokok Persediaan (inventory costing): menentukan nilai harga pokok persediaan yang ada pada suatu saat tertentu.
Rata-rat (average): metode penetapan harga pokok persediaan di mana dianggap bahwa harga pokok rata-rata dari barang yang tersedia dijual akan digunakan untuk menilai harga pokok yang dijual dan yang terdapat dalam persediaan.
Aktiva Masih Harus Diterima (accrued assets): lihat pendapatan masih harus diterima.
Beban Dibayar Dimuka (prepaid expense): pengeluaran-pengeluaran untuk barang dan jasa yang akan digunakan untuk atau memberi manfaat di masa mendatang.
Buku Persediaan = kadang-kadang disebut buku stock (inventory subsidiary ledger); kumpulan kartu persediaan/kartu stok.
Harga Pasar (market value): harga untuk mengganti barang yang bersangkutan pada tanggal persediaan.
Harga Terendah antara Harga Pokok dan Harga Pasar (lower of cost or market): penilaian persediaan di mana persediaan dilaporkan pada harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar (nilai gantinya).
Kartu Persediaan: kadang-kadang disebut dengan kartu stok (stock cards); fomulir untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi setiap kali terjadi transaksi dalam satu jenis barang.
Metode Saldo Permanen (perpetual methods): sistem pencatatan persediaan di mana harga pokok penjualan dan persediaan ditetapkan setiap kali terjadi transaksi dalam persediaan.
Metode Periodik (periodic method): sistem pencatatan dalam persediaan di mana harga pokok penjualan dan persediaan ditetapkan secara berkala melalui perhitungan fisik terhadap persediaan yang ada.
Nilai Ganti (replacement value): lihat harga pasar.
Pembayaran di Muka (prepayments): istilah untuk beban dibayar di muka dan uang muka secara bersama-sama.
Pendapatan Masih Harus Diterima (accrued revenues): pendapatan yang sebetulnya telah dihasilkan tetapi uangnya belum diterima.
Pos Transitoris Aktif (prepayment): lihat pembayaran di muka.
Pos Antisipasi Aktif (accrued revenues): lihat pendapatan masih harus diterima.
Uang Muka (advances): pengeluaran-pengeluaran yang dimaksudkan sebagai uang muka atas perolehan suatu aktiva.
Akuntansi Basis Akrual (accrual basis accounting): suatu metode akuntansi yang mencatat atau mengakui beban maupun pendapatan pada saat terjadinya, yaitu beban dicatat pada saat barang-barang atau jasa diterima sedang pendapatan dicatat pada saat barang-barang atau jasa diserahkan tanpa menghiraukan saat pengeluaran maupun penerimaan dari yang bersangkutan. Lawannya cash basis accounting atau akuntansi basisi kas. Misalnya accrual interest expense (biaya bunga yang masih harus dibayar) yang pada akhir periode akuntansi belum dibayar dan dicatat dalam neraca sebagai current liability.
Metode Akrual (accrual basis of accounting method): suatu metode akuntansi dimana penerimaan yang dihasilkan baru diakui atau dicatat apabila proses yang menghasilkan lengkap dan apabila transaksi pertukaran terjadi, sementara pengeluaran baru diakui atau dicatat apabila sejumlah uang benar-benar dibayarkan. Artinya dalam metode ini penerimaan dan pengeluaran baru diakui atau dicatat ketika terjadi, bukan ketika diterima atau dibayarkan. Dengan demikian pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruhnya waktu kapan kas diterima dan kas dilakukan/dikeluarkan. Misalnya, penjualan terjadi pada tanggal 1 Januari 2000, maka hal itu langsung dicatat walaupun pembayarannya baru akan diterima sebulan kemudian.
Selasa, 21 Februari 2012
Jumat, 10 Juni 2011
PROSEDUR PEMERIKSAAN AKUNTAN
PROSEDUR PEMERIKSAAN AKUNTAN
Norma pelaksanaan pemeriksaan yang ketiga menyebutkan beberapa prosedur pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh akuntan dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti pemeriksaan tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam pemeriksaan . Prosedur pemriksaan yang disebutkan dalam norma tersebut meliputi: inspeksi, pengamatan, wawancara dan konfirmasi.
Di samping akuntan memakai prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam norma tersebut, akuntan melaksanakan berbagai prosedur pemeriksaan lainnya untuk mengumpulkan bukti pemeriksaan yang akan dipakai sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya. prosedur pemeriksaan lain tersebut meliputi: pengusutan, pemeriksaan bukti pendukung, penghitungan, dan scanning. Dengan demikian, prosedur pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh akuntan meliputi
1. Inspeksi.
2. Pengamatan (observation).
3. Wawancara.
4. Konfirmasi.
5. Pengusutan.
6. Pemeriksaan bukti pendukung (vouching).
7. Penghitungan.
8. Scanning.
Inspeksi. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Prosedur pemeriksaan ini banyak dilakukan oleh akuntan. Dengan melakukan inspeksi terhadap sebuah dokumen, akuntan akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut. Dengan melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik suatu aktiva tetap misalnya, akuntan akan dapat memperoleh informasi mengenai eksistensi dan keadaan fisik aktiva tersebut.
Pengamatan. Pengamatan atau observasi merupakan prosedur pemeriksaan yang digunakan oleh akuntan untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh kegiatan yang biasa diamati oleh akuntan dalam pemeriksaannya adalah: penghitungan fisik persediaan yang ada di gudang klien, pembuatan dan persetujuan voucher, dan penyimpangan kas yang ada di tangan klien. Dengan pengamatan ini akuntan akan dapat memperoleh bukti visual mengenai pelaksanaan suatu kegiatan. Objek yang diamati akuntan adalah karyawan, prosedur dan proses.
Konfirmasi. Seperti telah diuraikan di atas, konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan akuntan memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Prosedur yang biasa ditempuh oleh akuntan dalam konfirmasi ini adalah sebagai berikut:
1. Akuntan meminta dari klien untuk menanyakan informasi tertentu kepada pihak luar.
2. Klien meminta kepada pihak luar yang ditunjuk oleh akuntan untuk memberikan jawaban langsung kepada akuntan mengenai informasi yang ditanyakan oleh akuntan tersebut.
3. Akuntan menerima jawaban langsung dari pihak ketiga tersebut.
Wawancara. Wawancara merupakan prosedur pemeriksaan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Bukti pemeriksaan yang dihasilkan dari prosedur ini adalah: pertanyaan akuntan mengenai tingkat keusangan persediaan yang ada di gudang, pertanyaan yang diajukan kepada penasihat hokum klien mengenai kemungkinan keputusan perkara pengadilan yang sedang ditangani oleh penasihat hukum tersebut.
Pengusutan. Dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan ini, akuntan melakukan pengusutan informasi sejak mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi. Prosedur pemeriksaan ini terutama diterapkan terhadap bukti documenter. Contoh prosedur pengusutan yang dilakukan oleh akuntan adalah pemeriksaan terhadap transaksi penjualan yang dimulai oleh akuntan dengan memeriksa informasi dalam surat order dari pelanggan, diusut kemudian dengan informasi yang berkaitan dalam surat order dari pelanggan, diusut kemudian dengan informasi yang berkaitan dalam surat order penjualan, laporan pengiriman barang, faktur penjualan, jurnal penjualan, dan rekening piutang dalam buku pembantu piutang. Pengusutan dilakukan dengan tujuan untuk menentukan ketelitian dan kelengkapan catatan akuntansi.
Pemeriksaan dokumen pendukung. Pemeriksaan dokumen pendukung (vouching) merupakan prosedur pemeriksaan yang meliputi:
1. Inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya.
2. Pembandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan.
Penghitungan. Prosedur pemeriksaan ini meliputi pnghitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh akuntan untuk membuktian ketelitian penghitungan yang dilakukan oleh klien.
Scanning. Scanning merupakan penelahaan secara cepat terhadap dokumen. Catatan dan daftar untuk mendeteksi dan unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam.
Gambar 4.2 berikut ini memperlihatkan hubungan antara tipe bukti pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang biasa digunakan oleh akuntan untuk mendapatkan bukti pemeriksaan tersebut.
Tipe Bukti Prosedur Pemeriksaan Contoh Penerapan Prosedur Pmeriksaan
Bukti fisik
Bukti documenter
Bukti perhitungan
Bukti lisan
Bukti perbandingan Inspeksi
Penghitungan
Konfirmasi
Inspeksi
Pengusutan
Wawancara
Surat pernyataan darinya.
Penghitungan kembali
Wawancara
Penelaahan analitik Inspeksi mesin pabri
Penghitungan kas
Konfirmasi saldo bank
Inspeksi faktur penjualan
Mengusut faktur penjualan ke dalam kartu piutang
Wawancara dengan penasihat hukum klien yang menghasilkan.
Footing terhadap jurnal penjualan
Cross-footing terhadap jurnal pembelian
Menayakan tingkat keusangan persediaan di gudang.
Membandingkan realisasi penjualan dengan anggarannya.
Gambar 4.2 Berbagai Tipe Bukti Pemeriksaan dan Prosedur Pemeriksaannya
SITUASI PEMERIKSAAN YANG MENGANDUNG RISIKO BESAR
Dalam situasi tertentu, risiko terjadinya kesalahan dan penyajian yang salah dalam rekening dan di dalam laporan keuangan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi yang biasa. Oleh karena itu, akuntan harus waspada jika menghadapi situasi pemeriksaan yang mengandung risiko besar seperti contoh berikut ini.
Pengendalian intern yang lemah. Pengendalian intern menetukan jumlah dan kualitas bukti yang harus dikumpulkan oleh akuntan. Dalam situasi yang pengendalian intern dalam suatu bidang lemah, akuntan harus waspada dan mengumpulkan bentuk bukti pemeriksaan rinci yang lain yang dapat mengganti bukti-bukti yang dihasilkan oleh pengendalian intern yang lemah tersebut.
Kondisi keuangan yang tidak sehat. Suatu perusahaan yang mengalami kerugian atau dalam posisi yang sulit untuk melunasi utangnya akan mempunyai kecenderungan untuk menunda penghapusan piutangnya yang sudah tidak laku dijual, atau lupa memcatat utangnya. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam perusahaan yang keadaan keuangannya baik.
Manajemen yang tidak dapat dipercaya. Sebelum menerima suatu perusahaan sebagai klien, akuntan public harus memperoleh informasi mengenai latar belakang atau riwayat direktur dan para manajernya. Akuntan harus waspada terhadap manajer yang pernyataan-pernyataan lisannya ternyata sebagian atau seluruhnya tidak benar.
Penggantian akuntan public. Klien yang mengganti akuntan publiknya tanpa alasan yang jelas, mungkin disebabkan oleh ketidakpuasan klien terhadap jasa yang diberikan oleh akuntan yang lama. Tetapi, seringkali terjadinya penggantian akuntan public tersebut disebabkan oleh adanya perselisihan antara klien dengan akuntan publiknya mengenai penyajian laporan keuangan dan penjelasannya. Klien baru yang telah mengganti akuntan publiknya merupakan klien yang berisiko besar bagi akuntan public penggantinya.
Perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba. Jika tarif pajak penghasilan tiba-tiba sangat besar, maka reaksi wajar perusahaan yang terkena adalah mencari cara meminimumkan pengahasilan atau laba kena pajak. Seringkali beban pajak ini menyebabkan pergantian perinsip akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan dan penafsiran transasksi perusahaan yang tidak konsisten dengan yang telah diikuti dalam tahun-tahun berikutnya. Perubahan tarif pajak yang drastic akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menggeser pengakuan pendapatan dalam periode yang pajaknya masih relative rendah.
Usaha yang bersifat spekulatif. Akuntan yang melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang kegitannya dalam usaha yang sifatnya spekulatif, akan menghadapi resiko yang lebih besar bila dibandingkan dengan akuntan yang melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang kegiatan usahanya relative stabil dalam jangka panjang.
Transaksi perusahaan yang kompleks. Klien yang kegiatannya menghasilkan transaksi yang sangat rumit merupakan klien yang mengandung resiko besar bagi akuntan bila dibandingkan dengan klien yang kegiatannya bersifat konvensional.
KEPUTUSAN YANG HARUS DIAMBIL AKUNTAN BERKAITAN DENGAN BUKTI PEMERIKSAAN
Dalam proses pengumpulan bukti pemeriksaan, akuntan melakukan empat pengambilan keputusan yang saling berkaitan:
1. Penentuan prosedur pemeriksaan yang akan digunakan.
2. Penentuan besarnya sampel untuk prosedur pemeriksaan tertentu.
3. Penentuan unsur tertentu yang harus dipilih dari populasi.
4. Penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan perosedur pemeriksaan tersebut.
Penentuan prosedur pemeriksaan yang akan digunakan. Untuk mengumpulkan bukti pemeriksaan, akuntan menggunakan prosedur pemeriksaan. Contoh prosedur pemeriksaan disajikan berikut ini.
1. Hitung penerimaan kas yang belum disetor pada tanggal neraca dan awasi uang kas tersebut sampai dengan saat penyetoran ke bank.
2. Mintalah cut-off bank satatement dari bank kira-kira untuk jangka waktu dua minggu setelah tanggal neraca.
3. Lakukan pengamatan terhadap penghitungan fisik persediaan yang diselenggarakan oleh klien.
Daftar prosedur pemeriksaan untuk seluruh pemeriksaan unsure tertentu disebut program pemeriksaan. Pada umumnya program pemeriksaan juga menyebutkan besarnya sampel, tanggal pelaksanaan prosedur pemeriksaan, dan pelaksana prosedur pemeriksaan tersebut.
Penentuan besarnya sampel. Jika prosedur pemeriksaan telah ditetapkan, akuntan dapat menentukan besarnya sampel yang berbeda dari satu unsure dengan unsur yang lain dalam populasi yang sedang diperiksa. Keputusan mengenai banyak unsur yang harus diuji harus diambil oleh akuntan untuk setiap prosedur pemeriksaan. Besarnya sampel akan berbeda-beda di antara pemeriksaan yang satu dengan pemeriksaan yang lain dan dari prosedur yang satu ke prosedur pemeriksaan yang lain.
Penentuan unsur tertentu yang dipilih sebagai anggota sampel. Setelah besarnya sampel ditentukan untuk prosedur pemeriksaan tertentu, akuntansi masih harus memutuskan unsur mana yang akan dipilih sebagai anggota sampel untuk diperiksa. Sebagai contoh, akuntan telah menentukan bahwa 400 faktur penjualan dari populasi sebesar 1.500 akan diperiksa mengenai otorisasi dan ketelitian yang tercantum di dalamnya. Akuntan dapat menggunakan beberapa metode yang berbeda untuk memilih 400 faktur penjualan dari populasi tersebut. Tiga metode yang mungkin digunakan oleh akuntan adalah: (1) memilih minggu tertentu sebagai periode pengujian (test period) dan memeriksa 400 faktur penjualan pertama yang dibuat dalam minggu tersebut, (2) memilih 400 faktur penjualan yang berisi total rupiah di atas Rp40.000, (3) memilih 400 faktur penjualan tersebut secara sembarangan.
Penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan. Karena pemriksaan terhadap laporan keuangan melipurti suatu jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun, maka akuntan dapat mulai mengumpulkan bukti pemeriksaan segera bd65c87ae9a41b4; presence=EM307714002L186REp_5f1nya baru dapat diselesaikan beberapa minggu atau bulan setelah tanggal neraca, maka prosedur pemeriksaan dapat digunakan pada awal tahun yang diperiksa, akhir tahun yang diperiksa, atau beberapa minggu atau bulan setelah tanggal neraca. Umumnya, klien menghendaki pemeriksaan akuntan diselesaikan dalam waktu satu sampai dengan tiga bulan setelah tanggal neraca.
RANGKUMAN
Buki pemeriksaan adalah bukti segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh akuntan sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Norma pelaksanaan pemeriksaan yang ketiga mewajibkan akuntan untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan kompeten sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya. Isi norma tersebut adalah sebagai berikut: “bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, tanya jawab, dan konfirmasi sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa”.
Cukup atau tidaknya bukti pemeriksaan menyangkut kuantitas bukti yang harus diperoleh akuntan dalam pemeriksaannya, sedangkan kompetensi bukti pemeriksaan menyangkut kualitas atau keandalan bukti yang dipengaruhi oleh tiga factor beriktu ini: sumber bukti, pengendalian intern, dan cara untuk memperoleh bukti.
Ada delapan tipe bukti pemeriksaan yang harus diperoleh akuntan dalam pemeriksaannya: pengendalian intern, bukti fisik, bukti documenter, catatan akuntansi, perhitungan, bukti lisan, perbandingan dan ratio, serta bukti dan spesialis.
Untuk memperoleh bukti pemeriksaan, akuntan melakukan prosedur pemeriksaan yang merupakan instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti pemeriksaan tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan yang dipakai oleh akuntan untuk memperoleh bukti pemeriksaan adalah inspeksi, pengamatan, wawanara, konfirmasi, pengusutan, pemeriksaan bukti pendukung, penghitungan, dan scanning.
Dalam situasi tertentu, risiko terjadinya kesalahan dan penyajian yang salah dalam rekening dan dalam laporan keuangan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi yang biasa. Oleh karena itu, akuntan harus waspada jika menghadapi situasi pemeriksaan yang mengandung risiko besar seperti contoh berikut ini: pengendalian intern yang lemah, kondisi keuangan yang tidak sehat, manajemen yang tidak dapat dipercaya, penggantian akuntan public yang dilakukan oleh klien tanpa alasan yang jelas, perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba, usaha yang bersifat spekulatif, dan transaksi perusahaan yang kompleks. Kewaspadaan ini perlu dimiliki oleh akuntan untuk menghindarkan dirinya dari pernyataan pendapat wajar atas laporan keuangan klien yang berisi ketidak jujuran.
Dalam proses pengumpulan bukti pemeriksaan, akuntan melakukan empat pengambilan empat keputusan yang saling berkaitan, yaitu: penentuan prosedur pemeriksaan tertentu, penentuan unsur tertentu yang harus dipilih dan populasi, dan penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan tersebut.
KERTAS KERJA
Kertas kerja adalah kertas-kertas yang dikumpulkan atau dibuat selama proses pemeriksaan, yang meliputi semua bukti pemeriksaan yang dikumpulkan oleh akuntan guna memperlihatkan pekerjaan yang telah dilaksanakannya, metode dan prosedur pemeriksaan yang diikutinya, serta kesimpulan yang telah dibuatnya.
Empat tujuan terpenting pembuatan kertas kerja adalah: (1) untuk mengkoordinasi dan mengkoordinasi semua tahap pemeriksaan, (2) untuk mendukung pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diperiksanya, (3) untuk menguatkan kesimpulan-kesimpulan akuntan dan kompetensi pemeriksaannya, (4) untuk pedoman dalam pemeriksaan berikutnya.
Kertas kerja adalah milik akuntan publik, namum pengungkapan informasi yang tercantum dalam kertas kerja kepada pihak ketiga dibatasi oleh Kode Etik Akuntan Indonesia Pasal 19 yang berbunyi: “Seorang akuntan public harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya selama penugasan professional, dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan fakta atau informasi tersebut, bila ia tidak memperoleh ijin khusus dari klien yang bersangkutan, kecuali jika dikehendaki oleh hukum, atau Negara atau perofesinya”.
Ada lima tipe kertas kerja: program pemeriksaan, working trial balance, ringkasan jurnal adjustment, daftar utama, atau daftar pendukung. Pelaksanaan norma pelaksanaan pemeriksaan akuntan yang pertama, yang berbunyi “Pemriksaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus dipimpin dan diawasi dengan semestinya” dapat dicerminkan dari berbagai tipe kertas kerja yang dihasilkan oleh akuntan. Perencanaan pemeriksaan yang baik dibuat oleh akuntan, sedangkan pengawasan terhadap pekerjaan asisten dapat tercermin dari tanda tangan penelaah (reviewer) yang tercermin dalam setiap tipe kertas kerja yang dihasilkan dalam pemeriksaan.
Kertas kerja harus diberi indeks untuk memudahkan pencarian informasi yang tercantum di dalamnya dan untuk memudahkan pengkaitan informasi dalam suatu kertas kerja dengan informasi dalam kertas kerja yang lain.
Setelah akuntan menyelesaikan tugas pemeriksaan, kertas kerja diarsipkan ke dalam dua macam arsip: (1) arsip kini dan (2) arsip permanen. Arsip kini digunakan untuk menyimpak kertas kerja yang hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diperiksa saja, sedangkan arsip permanen digunakan untuk menyimpak kertas kerja yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun pemeriksaan.
Norma pelaksanaan pemeriksaan yang ketiga menyebutkan beberapa prosedur pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh akuntan dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti pemeriksaan tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam pemeriksaan . Prosedur pemriksaan yang disebutkan dalam norma tersebut meliputi: inspeksi, pengamatan, wawancara dan konfirmasi.
Di samping akuntan memakai prosedur pemeriksaan yang disebutkan dalam norma tersebut, akuntan melaksanakan berbagai prosedur pemeriksaan lainnya untuk mengumpulkan bukti pemeriksaan yang akan dipakai sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya. prosedur pemeriksaan lain tersebut meliputi: pengusutan, pemeriksaan bukti pendukung, penghitungan, dan scanning. Dengan demikian, prosedur pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh akuntan meliputi
1. Inspeksi.
2. Pengamatan (observation).
3. Wawancara.
4. Konfirmasi.
5. Pengusutan.
6. Pemeriksaan bukti pendukung (vouching).
7. Penghitungan.
8. Scanning.
Inspeksi. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Prosedur pemeriksaan ini banyak dilakukan oleh akuntan. Dengan melakukan inspeksi terhadap sebuah dokumen, akuntan akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut. Dengan melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik suatu aktiva tetap misalnya, akuntan akan dapat memperoleh informasi mengenai eksistensi dan keadaan fisik aktiva tersebut.
Pengamatan. Pengamatan atau observasi merupakan prosedur pemeriksaan yang digunakan oleh akuntan untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh kegiatan yang biasa diamati oleh akuntan dalam pemeriksaannya adalah: penghitungan fisik persediaan yang ada di gudang klien, pembuatan dan persetujuan voucher, dan penyimpangan kas yang ada di tangan klien. Dengan pengamatan ini akuntan akan dapat memperoleh bukti visual mengenai pelaksanaan suatu kegiatan. Objek yang diamati akuntan adalah karyawan, prosedur dan proses.
Konfirmasi. Seperti telah diuraikan di atas, konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan akuntan memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Prosedur yang biasa ditempuh oleh akuntan dalam konfirmasi ini adalah sebagai berikut:
1. Akuntan meminta dari klien untuk menanyakan informasi tertentu kepada pihak luar.
2. Klien meminta kepada pihak luar yang ditunjuk oleh akuntan untuk memberikan jawaban langsung kepada akuntan mengenai informasi yang ditanyakan oleh akuntan tersebut.
3. Akuntan menerima jawaban langsung dari pihak ketiga tersebut.
Wawancara. Wawancara merupakan prosedur pemeriksaan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Bukti pemeriksaan yang dihasilkan dari prosedur ini adalah: pertanyaan akuntan mengenai tingkat keusangan persediaan yang ada di gudang, pertanyaan yang diajukan kepada penasihat hokum klien mengenai kemungkinan keputusan perkara pengadilan yang sedang ditangani oleh penasihat hukum tersebut.
Pengusutan. Dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan ini, akuntan melakukan pengusutan informasi sejak mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi. Prosedur pemeriksaan ini terutama diterapkan terhadap bukti documenter. Contoh prosedur pengusutan yang dilakukan oleh akuntan adalah pemeriksaan terhadap transaksi penjualan yang dimulai oleh akuntan dengan memeriksa informasi dalam surat order dari pelanggan, diusut kemudian dengan informasi yang berkaitan dalam surat order dari pelanggan, diusut kemudian dengan informasi yang berkaitan dalam surat order penjualan, laporan pengiriman barang, faktur penjualan, jurnal penjualan, dan rekening piutang dalam buku pembantu piutang. Pengusutan dilakukan dengan tujuan untuk menentukan ketelitian dan kelengkapan catatan akuntansi.
Pemeriksaan dokumen pendukung. Pemeriksaan dokumen pendukung (vouching) merupakan prosedur pemeriksaan yang meliputi:
1. Inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya.
2. Pembandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan.
Penghitungan. Prosedur pemeriksaan ini meliputi pnghitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh akuntan untuk membuktian ketelitian penghitungan yang dilakukan oleh klien.
Scanning. Scanning merupakan penelahaan secara cepat terhadap dokumen. Catatan dan daftar untuk mendeteksi dan unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam.
Gambar 4.2 berikut ini memperlihatkan hubungan antara tipe bukti pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang biasa digunakan oleh akuntan untuk mendapatkan bukti pemeriksaan tersebut.
Tipe Bukti Prosedur Pemeriksaan Contoh Penerapan Prosedur Pmeriksaan
Bukti fisik
Bukti documenter
Bukti perhitungan
Bukti lisan
Bukti perbandingan Inspeksi
Penghitungan
Konfirmasi
Inspeksi
Pengusutan
Wawancara
Surat pernyataan darinya.
Penghitungan kembali
Wawancara
Penelaahan analitik Inspeksi mesin pabri
Penghitungan kas
Konfirmasi saldo bank
Inspeksi faktur penjualan
Mengusut faktur penjualan ke dalam kartu piutang
Wawancara dengan penasihat hukum klien yang menghasilkan.
Footing terhadap jurnal penjualan
Cross-footing terhadap jurnal pembelian
Menayakan tingkat keusangan persediaan di gudang.
Membandingkan realisasi penjualan dengan anggarannya.
Gambar 4.2 Berbagai Tipe Bukti Pemeriksaan dan Prosedur Pemeriksaannya
SITUASI PEMERIKSAAN YANG MENGANDUNG RISIKO BESAR
Dalam situasi tertentu, risiko terjadinya kesalahan dan penyajian yang salah dalam rekening dan di dalam laporan keuangan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi yang biasa. Oleh karena itu, akuntan harus waspada jika menghadapi situasi pemeriksaan yang mengandung risiko besar seperti contoh berikut ini.
Pengendalian intern yang lemah. Pengendalian intern menetukan jumlah dan kualitas bukti yang harus dikumpulkan oleh akuntan. Dalam situasi yang pengendalian intern dalam suatu bidang lemah, akuntan harus waspada dan mengumpulkan bentuk bukti pemeriksaan rinci yang lain yang dapat mengganti bukti-bukti yang dihasilkan oleh pengendalian intern yang lemah tersebut.
Kondisi keuangan yang tidak sehat. Suatu perusahaan yang mengalami kerugian atau dalam posisi yang sulit untuk melunasi utangnya akan mempunyai kecenderungan untuk menunda penghapusan piutangnya yang sudah tidak laku dijual, atau lupa memcatat utangnya. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam perusahaan yang keadaan keuangannya baik.
Manajemen yang tidak dapat dipercaya. Sebelum menerima suatu perusahaan sebagai klien, akuntan public harus memperoleh informasi mengenai latar belakang atau riwayat direktur dan para manajernya. Akuntan harus waspada terhadap manajer yang pernyataan-pernyataan lisannya ternyata sebagian atau seluruhnya tidak benar.
Penggantian akuntan public. Klien yang mengganti akuntan publiknya tanpa alasan yang jelas, mungkin disebabkan oleh ketidakpuasan klien terhadap jasa yang diberikan oleh akuntan yang lama. Tetapi, seringkali terjadinya penggantian akuntan public tersebut disebabkan oleh adanya perselisihan antara klien dengan akuntan publiknya mengenai penyajian laporan keuangan dan penjelasannya. Klien baru yang telah mengganti akuntan publiknya merupakan klien yang berisiko besar bagi akuntan public penggantinya.
Perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba. Jika tarif pajak penghasilan tiba-tiba sangat besar, maka reaksi wajar perusahaan yang terkena adalah mencari cara meminimumkan pengahasilan atau laba kena pajak. Seringkali beban pajak ini menyebabkan pergantian perinsip akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan dan penafsiran transasksi perusahaan yang tidak konsisten dengan yang telah diikuti dalam tahun-tahun berikutnya. Perubahan tarif pajak yang drastic akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menggeser pengakuan pendapatan dalam periode yang pajaknya masih relative rendah.
Usaha yang bersifat spekulatif. Akuntan yang melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang kegitannya dalam usaha yang sifatnya spekulatif, akan menghadapi resiko yang lebih besar bila dibandingkan dengan akuntan yang melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang kegiatan usahanya relative stabil dalam jangka panjang.
Transaksi perusahaan yang kompleks. Klien yang kegiatannya menghasilkan transaksi yang sangat rumit merupakan klien yang mengandung resiko besar bagi akuntan bila dibandingkan dengan klien yang kegiatannya bersifat konvensional.
KEPUTUSAN YANG HARUS DIAMBIL AKUNTAN BERKAITAN DENGAN BUKTI PEMERIKSAAN
Dalam proses pengumpulan bukti pemeriksaan, akuntan melakukan empat pengambilan keputusan yang saling berkaitan:
1. Penentuan prosedur pemeriksaan yang akan digunakan.
2. Penentuan besarnya sampel untuk prosedur pemeriksaan tertentu.
3. Penentuan unsur tertentu yang harus dipilih dari populasi.
4. Penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan perosedur pemeriksaan tersebut.
Penentuan prosedur pemeriksaan yang akan digunakan. Untuk mengumpulkan bukti pemeriksaan, akuntan menggunakan prosedur pemeriksaan. Contoh prosedur pemeriksaan disajikan berikut ini.
1. Hitung penerimaan kas yang belum disetor pada tanggal neraca dan awasi uang kas tersebut sampai dengan saat penyetoran ke bank.
2. Mintalah cut-off bank satatement dari bank kira-kira untuk jangka waktu dua minggu setelah tanggal neraca.
3. Lakukan pengamatan terhadap penghitungan fisik persediaan yang diselenggarakan oleh klien.
Daftar prosedur pemeriksaan untuk seluruh pemeriksaan unsure tertentu disebut program pemeriksaan. Pada umumnya program pemeriksaan juga menyebutkan besarnya sampel, tanggal pelaksanaan prosedur pemeriksaan, dan pelaksana prosedur pemeriksaan tersebut.
Penentuan besarnya sampel. Jika prosedur pemeriksaan telah ditetapkan, akuntan dapat menentukan besarnya sampel yang berbeda dari satu unsure dengan unsur yang lain dalam populasi yang sedang diperiksa. Keputusan mengenai banyak unsur yang harus diuji harus diambil oleh akuntan untuk setiap prosedur pemeriksaan. Besarnya sampel akan berbeda-beda di antara pemeriksaan yang satu dengan pemeriksaan yang lain dan dari prosedur yang satu ke prosedur pemeriksaan yang lain.
Penentuan unsur tertentu yang dipilih sebagai anggota sampel. Setelah besarnya sampel ditentukan untuk prosedur pemeriksaan tertentu, akuntansi masih harus memutuskan unsur mana yang akan dipilih sebagai anggota sampel untuk diperiksa. Sebagai contoh, akuntan telah menentukan bahwa 400 faktur penjualan dari populasi sebesar 1.500 akan diperiksa mengenai otorisasi dan ketelitian yang tercantum di dalamnya. Akuntan dapat menggunakan beberapa metode yang berbeda untuk memilih 400 faktur penjualan dari populasi tersebut. Tiga metode yang mungkin digunakan oleh akuntan adalah: (1) memilih minggu tertentu sebagai periode pengujian (test period) dan memeriksa 400 faktur penjualan pertama yang dibuat dalam minggu tersebut, (2) memilih 400 faktur penjualan yang berisi total rupiah di atas Rp40.000, (3) memilih 400 faktur penjualan tersebut secara sembarangan.
Penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan. Karena pemriksaan terhadap laporan keuangan melipurti suatu jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun, maka akuntan dapat mulai mengumpulkan bukti pemeriksaan segera bd65c87ae9a41b4; presence=EM307714002L186REp_5f1nya baru dapat diselesaikan beberapa minggu atau bulan setelah tanggal neraca, maka prosedur pemeriksaan dapat digunakan pada awal tahun yang diperiksa, akhir tahun yang diperiksa, atau beberapa minggu atau bulan setelah tanggal neraca. Umumnya, klien menghendaki pemeriksaan akuntan diselesaikan dalam waktu satu sampai dengan tiga bulan setelah tanggal neraca.
RANGKUMAN
Buki pemeriksaan adalah bukti segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh akuntan sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Norma pelaksanaan pemeriksaan yang ketiga mewajibkan akuntan untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan kompeten sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya. Isi norma tersebut adalah sebagai berikut: “bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, tanya jawab, dan konfirmasi sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa”.
Cukup atau tidaknya bukti pemeriksaan menyangkut kuantitas bukti yang harus diperoleh akuntan dalam pemeriksaannya, sedangkan kompetensi bukti pemeriksaan menyangkut kualitas atau keandalan bukti yang dipengaruhi oleh tiga factor beriktu ini: sumber bukti, pengendalian intern, dan cara untuk memperoleh bukti.
Ada delapan tipe bukti pemeriksaan yang harus diperoleh akuntan dalam pemeriksaannya: pengendalian intern, bukti fisik, bukti documenter, catatan akuntansi, perhitungan, bukti lisan, perbandingan dan ratio, serta bukti dan spesialis.
Untuk memperoleh bukti pemeriksaan, akuntan melakukan prosedur pemeriksaan yang merupakan instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti pemeriksaan tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan yang dipakai oleh akuntan untuk memperoleh bukti pemeriksaan adalah inspeksi, pengamatan, wawanara, konfirmasi, pengusutan, pemeriksaan bukti pendukung, penghitungan, dan scanning.
Dalam situasi tertentu, risiko terjadinya kesalahan dan penyajian yang salah dalam rekening dan dalam laporan keuangan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi yang biasa. Oleh karena itu, akuntan harus waspada jika menghadapi situasi pemeriksaan yang mengandung risiko besar seperti contoh berikut ini: pengendalian intern yang lemah, kondisi keuangan yang tidak sehat, manajemen yang tidak dapat dipercaya, penggantian akuntan public yang dilakukan oleh klien tanpa alasan yang jelas, perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba, usaha yang bersifat spekulatif, dan transaksi perusahaan yang kompleks. Kewaspadaan ini perlu dimiliki oleh akuntan untuk menghindarkan dirinya dari pernyataan pendapat wajar atas laporan keuangan klien yang berisi ketidak jujuran.
Dalam proses pengumpulan bukti pemeriksaan, akuntan melakukan empat pengambilan empat keputusan yang saling berkaitan, yaitu: penentuan prosedur pemeriksaan tertentu, penentuan unsur tertentu yang harus dipilih dan populasi, dan penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan tersebut.
KERTAS KERJA
Kertas kerja adalah kertas-kertas yang dikumpulkan atau dibuat selama proses pemeriksaan, yang meliputi semua bukti pemeriksaan yang dikumpulkan oleh akuntan guna memperlihatkan pekerjaan yang telah dilaksanakannya, metode dan prosedur pemeriksaan yang diikutinya, serta kesimpulan yang telah dibuatnya.
Empat tujuan terpenting pembuatan kertas kerja adalah: (1) untuk mengkoordinasi dan mengkoordinasi semua tahap pemeriksaan, (2) untuk mendukung pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diperiksanya, (3) untuk menguatkan kesimpulan-kesimpulan akuntan dan kompetensi pemeriksaannya, (4) untuk pedoman dalam pemeriksaan berikutnya.
Kertas kerja adalah milik akuntan publik, namum pengungkapan informasi yang tercantum dalam kertas kerja kepada pihak ketiga dibatasi oleh Kode Etik Akuntan Indonesia Pasal 19 yang berbunyi: “Seorang akuntan public harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya selama penugasan professional, dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan fakta atau informasi tersebut, bila ia tidak memperoleh ijin khusus dari klien yang bersangkutan, kecuali jika dikehendaki oleh hukum, atau Negara atau perofesinya”.
Ada lima tipe kertas kerja: program pemeriksaan, working trial balance, ringkasan jurnal adjustment, daftar utama, atau daftar pendukung. Pelaksanaan norma pelaksanaan pemeriksaan akuntan yang pertama, yang berbunyi “Pemriksaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus dipimpin dan diawasi dengan semestinya” dapat dicerminkan dari berbagai tipe kertas kerja yang dihasilkan oleh akuntan. Perencanaan pemeriksaan yang baik dibuat oleh akuntan, sedangkan pengawasan terhadap pekerjaan asisten dapat tercermin dari tanda tangan penelaah (reviewer) yang tercermin dalam setiap tipe kertas kerja yang dihasilkan dalam pemeriksaan.
Kertas kerja harus diberi indeks untuk memudahkan pencarian informasi yang tercantum di dalamnya dan untuk memudahkan pengkaitan informasi dalam suatu kertas kerja dengan informasi dalam kertas kerja yang lain.
Setelah akuntan menyelesaikan tugas pemeriksaan, kertas kerja diarsipkan ke dalam dua macam arsip: (1) arsip kini dan (2) arsip permanen. Arsip kini digunakan untuk menyimpak kertas kerja yang hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diperiksa saja, sedangkan arsip permanen digunakan untuk menyimpak kertas kerja yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun pemeriksaan.
Rabu, 02 Februari 2011
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 2
PENDAHULUAN
Sistem perapajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, undang-undang perpajakan baru; yang terdiri atas: UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah, UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai.
Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuang yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.
Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan dan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan kererbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang ini dengan tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.
Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:
- meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
- meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
- menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
- meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten; dan
- mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.
Dengan dilaksankannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklin usaha.
DASAR HUKUM
Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah undang-undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No.28 tahun 2007.
PENGERTIAN-PENGERTIAN
Dalam pembahasan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan dijumpai pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang sudah baku. Pengertian-pengertian atau istilah-istilah tersebut, antara lain:
- pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang KUP. Masa pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
- pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
- kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
- pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakn dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
- penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan peghitungannya.
Perpajakan
BAGIAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
DEFINISI DAN UNSUR PAJAK
Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmar Soemitro, SH:
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :
1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasaran atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
FUNGSI PAJAK
Ada dua fungsi pajak, yaitu:
1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melasanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.
Contoh:
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK
Agar pemungutan pajak tidak menimbulan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hokum, yakni mencapai keadilan, undan-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan denan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. System pemuntutan pajak harus sederhana
System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
Contoh:
· Bea Materai disederhakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
· Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
· Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).
TEORI-TEORI YANG MENDUKUNG PEMUNGUTAN PAJAK
Atas dasar apakah negara mempunya hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah :
1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:
· Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh sesorang.
· Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
Contoh:
| | Tuan A | Tuan B |
| Penghasilan/bulan Status | Rp 2 juta menikah dengan 3 anak | Rp 2 juta bujangan |
Secara objektif PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya.
Secara subjektif PPh tuan A lebih kecil daripada tuan B, karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar.
4. Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.
KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai beriktut:
1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
· Hukum Tata Negara
· Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
· Hukum Pajak
· Hukum Pidana
Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.
Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialist derogate Lex Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam ketentuan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum public atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.
Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan tersebut deterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.
HUKUM PAJAK MATERIIL DAN HUKUM PAJAK FORMIL
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam pajak yakni:
1. Hukum pajak materiil,memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besarnya pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
Contoh: undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.
Contoh : ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
PENGELOMPOKKAN PAJAK
1. Menurut golongannya
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipukul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: pajak penghasilan.
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: pajak pertambahan nilai.
2. Menurut sifatnya
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh; pajak penghasilan.
b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh; pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya
a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dupungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas:
· Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bahan bakar bermotor.
· Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
1. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:
a. Stelsel Nyata (real stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
b. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
c. Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.
2. Asas Pemungutan Pajak
a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tiggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
b. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
c. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengna kebangsaan suatu negara.
3. System Pemungutan Pajak
a. Official Assessment System
Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya :
1). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2). Wajib pajak bersifat pasif.
3). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
b. Self Assessment System
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya :
1). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
2). Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pada pajak yang terutang,
3). Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. With Holding System
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besaranya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
TIMBUL DAN HAPUSNYA UTANG PAJAK
Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:
1. Ajaran Formil
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system.
2. Ajaran Materiil
Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system.
Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :
1. Pembayaran,
2. Kompensasi,
3. Daluwarsa,
4. Pembebasan dan penghapusan.
HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK
Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan :
1. Perlawanan pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
b. System perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
c. System control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.
Bentuknya antar lain :
a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak.
TARIF PAJAK
Ada empat macam tarif pajak :
1. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dekenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
Contoh:
Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.
2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh :
Besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp1.000,00.
3. Tarif progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Contoh : pasal 17 undang-undang pajak penghasilan
a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri
| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
| Sampai dengan Rp25.000.000,00 | 5% |
| Di atas Rp25.000.000,00 s.d. Rp50.000.000,00 | 10% |
| Di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp100.000.000,00 | 15% |
| Di atas Rp100.000.000,00 s.d Rp200.000.000,00 | 25% |
| Di atas Rp200.000.000,00 | 35% |
b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT)
| Lapisan Penghasilah Kena Pajak | Tarif pajak |
| Sampai dengan Rp50.000.000,00 | 10% |
| Di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp100.000.000,00 | 15% |
| Di atas Rp100.000.000,00 | 30% |
Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:
a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.
b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 undang-undang pajak penghasilan tersebut di atas termasuk tarif progresif progresif.
4. Tarif degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Langganan:
Postingan (Atom)